Postingan

Verifikasi Lapangan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di LPHD Wana Lestari

-
Gambar
  Perhutanan Sosial merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam rangka mendukung keberhasilan program tersebut, diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen tersebut, telah dilaksanakan kegiatan verifikasi lapangan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di LPHD Wana Lestari pada 20 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan pengurus LPHD, pendamping perhutanan sosial, serta tim teknis dari instansi kehutanan terkait untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana kelola sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pentingnya Verifikasi Lapangan Verifikasi lapangan merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPS karena berfungsi untuk mengkonfirmasi ber...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih di Kabupaten Ponorogo

-
Gambar
  Pengelolaan sumber benih tanaman hutan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kualitas benih akan sangat menentukan pertumbuhan, produktivitas, serta ketahanan tanaman terhadap gangguan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sumber benih menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Senin 6 April 2026, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sumber benih untuk jenis Gmelina arborea (Gmelina), Pinus merkusii (Pinus), Santalum album (Cendana), dan Aquilaria malacc ensis (Gaharu) melalui sinergi antaraCabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan dan UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber benih yang tersedia memenuhi standar mutu, legalitas, serta kelayakan teknis sebagai bahan perbanyakan tanaman hutan. Kenapa Monitoring dan Evaluasi Sumber benih penting? Sumber benih yang baik harus berasal dari tegakan yang unggul, sehat, dan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SURVEY LOKASI RANCANGAN RHL SIPIL TEKNIS TAHUN 2026 DI CDK WILAYAH PACITAN

-
Gambar
  Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo menggandeng CDK Wilayah Pactan kembali melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Salah satu program pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung   pemulihan lingkungan, dilakukan dengan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA). Salah satu penerapan teknik KTA yang digunakan adalah dengan metode sipil teknis yang pada dasarnya merupakan perlakuan fisik mekanik yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Metode sipil teknis dalam konservasi tanah dan air anatara lain meliputi bangunan Dam Pengendali (Dpi), Dam Penahan (DPn), Embung Air, Pengendali Jurang ( Gully Plug ) dan Sumur Resapan (SRA). Survey lokasi Lokasi Rancangan RHL Sipil Teknis di laksanakan di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi degradasi lahan di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pe...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PENYERAHAN ALAT EKONOMI PRODUKTIF

-
Gambar
  Sebagai komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial terus diwujudkan melalui penyerahan secara simbolis Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 berupa Alat Ekonomi Produktif (AEP) kepada kelompok Binaan di wilayah Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan. Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT menyerahkan secara simbolis Alat Ekonomi Produktif kepada 8 Kelpmpok Tani Hutan dan 6 Kelompok Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Bantuan Alat Ekonomi Produktif meliputi chopper, drum silase, mesin roasting kopi, mesing pengering kopi, chainsaw, mesin APPO hingga mesin ektraktor madu. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT., menegaskan bahwa AEP merupakan stimulus strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi, memperkuat kelembagaan KTH dan LPHD, serta mendorong transformasi peng...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERHUTANAN SOSIAL

-
Gambar
  Pengertian Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Ketentuan mengenai Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021. Pada saat Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320) mulai berlaku, terdapat 5 peraturan Menteri LHK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi antara lain: 1.      Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN DI LPHD MARGO MULYO NGINDENG LESTARI DESA NGINDENG , KECAMATAN SAWOO, KAB. PONOROGO

-
Gambar
  Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan KTH dalam mengelola hutan secara lestari dan meningkatkan pendapatan anggota. Pada hari Selasa, 18 November 2025 Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan   melalui Program Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, melakukan pertemuan kelompok dengan agenda Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Lembaga Pengelola Hutan Desa Margo Mulyo Ngindeng Lestari dalam rangka penerimaan Alat Ekonomi Produktif (AEP). Bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) merupakan upaya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan   Kelompok Tani Hutan oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, salah satu penerima Alat Ekonomi Produktif (AEP) tahun 2025 adalahadalah LPHD Margo Mulyo Ngindeng Lestari. LPHD Margo Mulyo Ngindeng Lestari pada tahun 2025 mendapatkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) berupa 1 unit chopper dan 5 unit drum silase. Diharap...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

RENCANA PENANDAAN BATAS DAN IDENTIFKASI WILAYAH KELOLA PERHUTANAN SOSIAL DI LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA (LPHD) WONO IJO LESTARI DESA KORIPAN KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

-
Gambar
            Wilayah Desa Koripan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo memiliki potensi sumber daya hutan yang signifikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Wono Ijo Lestari sebagai lembaga pengelola hutan desa berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola hutan yang adil, lestari dan partisipatif. Salah satu langkah awal yang krusial adalah melakukan penandaan batas dan identifikasi wilayah kelola secara sistematis dan transparan. Rencana penandaan batas dan identifikasi wilayah kelola perhutanan sosial  di Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)  Wono Ijo Lestari Desa Koripan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dilaksanakan bersama dari Penyuluh Kehutanan 5 orang, Perangkat  Desa 1 orang, Perum perhutani 1 orang, dan LPHD 2 orang. Tujuan penandaan batas dan identifikasi wilayah kelola perhutanan sosial  di Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) adalah :   ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya