Postingan

SOSIALISASI PASCA TERBITNYA SK KHDPK PS DI LPHD WATU DUKUN LESTARI DESA NGADIROJO, KEC. PULUNG KAB. PONOROGO

-
Gambar
  Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Pacitan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pasca Terbitnya Surat Keputusan (SK) Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Perhutanan Sosial kepada pengurus dan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Watu Dukun Lestari, Desa Dayakan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya SK Persetujuan Perhutanan Sosial sebagai dasar legal bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara sah, lestari, dan berkelanjutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus dan anggota LPHD mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial. Dengan adanya pemahaman yang sama, diharapkan pelaksanaan pengelolaan hutan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari CDK...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Verifikasi Lapangan untuk Mendukung Keberhasilan Program Kebun Bibit Rakyat di KTH Ngudi Mulyo Lestari Desa Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo

-
Gambar
  Dalam upaya mendukung rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, tim dari BPDAS Solo bersama CDK Wilayah Pacitan melaksanakan kegiatan verifikasi calon lokasi Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kelompok Tani Hutan (KTH) Ngudi Mulyo Lestari. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penting sebelum penetapan lokasi penerima program KBR. Verifikasi dilakukan secara langsung di lapangan guna memastikan bahwa lokasi yang diusulkan memenuhi persyaratan teknis maupun administratif sesuai dengan ketentuan pelaksanaan program Kebun Bibit Rakyat.   Pemeriksaan Kelayakan Lokasi Selama kegiatan berlangsung, tim verifikasi melakukan peninjauan terhadap beberapa aspek penting, di antaranya: o    Luas dan batas calon lokasi Kebun Bibit Rakyat. o    Ketersediaan sumber air untuk mendukung kegiatan persemaian. o    Aksesibilitas menuju lokasi. o    Kondisi topografi dan tingkat keamanan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Verifikasi Lapangan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di LPHD Wana Lestari

-
Gambar
  Perhutanan Sosial merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam rangka mendukung keberhasilan program tersebut, diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi lapangan, yaitu Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen tersebut, telah dilaksanakan kegiatan verifikasi lapangan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial di LPHD Wana Lestari pada 20 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan pengurus LPHD, pendamping perhutanan sosial, serta tim teknis dari instansi kehutanan terkait untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana kelola sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pentingnya Verifikasi Lapangan Verifikasi lapangan merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPS karena berfungsi untuk mengkonfirmasi ber...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih di Kabupaten Ponorogo

-
Gambar
  Pengelolaan sumber benih tanaman hutan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kualitas benih akan sangat menentukan pertumbuhan, produktivitas, serta ketahanan tanaman terhadap gangguan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sumber benih menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Senin 6 April 2026, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sumber benih untuk jenis Gmelina arborea (Gmelina), Pinus merkusii (Pinus), Santalum album (Cendana), dan Aquilaria malacc ensis (Gaharu) melalui sinergi antaraCabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan dan UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber benih yang tersedia memenuhi standar mutu, legalitas, serta kelayakan teknis sebagai bahan perbanyakan tanaman hutan. Kenapa Monitoring dan Evaluasi Sumber benih penting? Sumber benih yang baik harus berasal dari tegakan yang unggul, sehat, dan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SURVEY LOKASI RANCANGAN RHL SIPIL TEKNIS TAHUN 2026 DI CDK WILAYAH PACITAN

-
Gambar
  Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo menggandeng CDK Wilayah Pactan kembali melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Salah satu program pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung   pemulihan lingkungan, dilakukan dengan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA). Salah satu penerapan teknik KTA yang digunakan adalah dengan metode sipil teknis yang pada dasarnya merupakan perlakuan fisik mekanik yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Metode sipil teknis dalam konservasi tanah dan air anatara lain meliputi bangunan Dam Pengendali (Dpi), Dam Penahan (DPn), Embung Air, Pengendali Jurang ( Gully Plug ) dan Sumur Resapan (SRA). Survey lokasi Lokasi Rancangan RHL Sipil Teknis di laksanakan di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi degradasi lahan di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pe...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PENYERAHAN ALAT EKONOMI PRODUKTIF

-
Gambar
  Sebagai komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial terus diwujudkan melalui penyerahan secara simbolis Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 berupa Alat Ekonomi Produktif (AEP) kepada kelompok Binaan di wilayah Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan. Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT menyerahkan secara simbolis Alat Ekonomi Produktif kepada 8 Kelpmpok Tani Hutan dan 6 Kelompok Perhutanan Sosial yang ada di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Bantuan Alat Ekonomi Produktif meliputi chopper, drum silase, mesin roasting kopi, mesing pengering kopi, chainsaw, mesin APPO hingga mesin ektraktor madu. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, M.MT., menegaskan bahwa AEP merupakan stimulus strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi, memperkuat kelembagaan KTH dan LPHD, serta mendorong transformasi peng...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERHUTANAN SOSIAL

-
Gambar
  Pengertian Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Ketentuan mengenai Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2021. Pada saat Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320) mulai berlaku, terdapat 5 peraturan Menteri LHK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi antara lain: 1.      Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT-II/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya